Landasan Hukum
1. UUD 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
2. UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa :
Ayat 1 “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.
Ayat 2 “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 68 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa “ Sistem pertahanan negara diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh sumber daya nasional yang setiap saat siap didayagunakan”.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 121 tahun 2014 tentang Pendirian UPN “Veteran” Yogyakarta.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/Dikti/Kep/2006 Tentang Rambu- Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.